Siapa yang Boleh Membuka Klinik? Syarat dan Ketentuan Hukum di Indonesia

Siapa yang Boleh Membuka Klinik? Syarat dan Ketentuan Hukum di Indonesia – Mendirikan klinik di Indonesia tidak hanya membutuhkan modal finansial, tetapi juga harus mematuhi berbagai persyaratan hukum yang berlaku. Klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar tertentu agar dapat memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artikel ini akan mengupas secara detail siapa yang boleh membuka klinik, apa saja syarat dan ketentuan hukumnya, serta proses yang harus dilalui.

Jenis-Jenis Klinik di Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh tentang siapa yang dapat membuka klinik, penting untuk memahami jenis-jenis klinik di Indonesia berdasarkan regulasi:

1. Klinik Pratama
   Klinik ini memberikan pelayanan kesehatan dasar dan biasanya tidak memerlukan spesialis. Contohnya adalah klinik umum dan klinik gigi.
2. Klinik Utama
   Klinik ini menyediakan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik yang lebih kompleks, seperti klinik bedah, klinik spesialis anak, atau klinik estetika.

Siapa yang Boleh Membuka Klinik?

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, berikut adalah pihak-pihak yang dapat mendirikan klinik:

1. Perorangan
   Individu yang memiliki kompetensi dan modal untuk mendirikan klinik. Perorangan yang mendirikan klinik harus memiliki latar belakang di bidang kesehatan, seperti dokter atau dokter gigi.
2. Badan Hukum
   Klinik dapat didirikan oleh badan hukum seperti perusahaan atau yayasan yang terdaftar resmi di Indonesia. Badan hukum ini harus memiliki izin operasional dari instansi terkait.
3. Instansi Pemerintah atau Swasta
   Pemerintah daerah, BUMN, atau perusahaan swasta juga dapat mendirikan klinik untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat atau karyawannya.

Syarat Mendirikan Klinik

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka klinik di Indonesia:

1. Perizinan dan Legalitas

• Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga medis.
• Surat Izin Operasional (SIO) klinik dari Dinas Kesehatan setempat.
• Akta Pendirian Perusahaan jika didirikan oleh badan hukum.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).

2. Dokumen Administrasi

• Identitas pemilik atau pendiri klinik.
• Rencana Anggaran Biaya (RAB).
• Rencana Teknis Bangunan (RTB) untuk memastikan fasilitas fisik sesuai standar kesehatan.

3. Kriteria Lokasi

• Lokasi harus strategis dan mudah diakses oleh masyarakat.
• Jarak dengan fasilitas kesehatan lain, seperti rumah sakit, harus mematuhi aturan zonasi dari pemerintah daerah.

4. Standar Fasilitas dan Peralatan

• Ruang tunggu yang nyaman untuk pasien.
• Ruang praktik dan ruang tindakan yang steril.
• Peralatan medis yang sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Tenaga Kesehatan yang Kompeten

• Dokter umum atau spesialis dengan SIP yang masih berlaku.
• Tenaga paramedis, seperti perawat dan apoteker, sesuai kebutuhan layanan.

Ketentuan Hukum yang Berlaku

Mendirikan dan mengoperasikan klinik di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
   Mengatur bahwa fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik
   Mengatur tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengawasan klinik.
3. Peraturan Daerah (Perda)
   Beberapa daerah memiliki peraturan khusus terkait zonasi, tarif, dan standar operasional klinik.
4. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
   Meskipun lebih relevan untuk rumah sakit, beberapa prinsip seperti kewajiban menjaga hak pasien juga berlaku untuk klinik.

Prosedur Pendirian Klinik

Untuk mendirikan klinik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Dokumen
   Kumpulkan semua dokumen administratif dan teknis yang dibutuhkan, termasuk akta pendirian, SIP, dan NIB.
2. Pengajuan Izin
   Ajukan permohonan izin operasional ke Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
3. Survey Lokasi
   Petugas dari Dinas Kesehatan akan melakukan survey ke lokasi klinik untuk memastikan kesesuaian dengan standar.
4. Pengeluaran Izin
   Jika semua persyaratan terpenuhi, izin operasional akan diterbitkan dalam jangka waktu tertentu.
5. Operasional Klinik
   Setelah izin diterbitkan, klinik dapat mulai beroperasi dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku.

Dalam proses pendirian klinik, pemilihan kontraktor yang tepat adalah langkah krusial untuk memastikan bangunan memenuhi standar kesehatan. PT. Dorton Teknologi Mandiri adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang membutuhkan kontraktor profesional untuk mendirikan klinik.

• Berpengalaman: Dengan portofolio yang luas, PT. Dorton Teknologi Mandiri telah membantu banyak fasilitas kesehatan di Indonesia.
• Terpercaya: Kami selalu mengutamakan transparansi dan kualitas dalam setiap proyek.
• Ahli: Tim kami terdiri dari tenaga profesional yang memahami standar bangunan klinik dan regulasi kesehatan.
• Komitmen: Kami berkomitmen memberikan hasil terbaik sesuai kebutuhan Anda.

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi dan solusi pembangunan klinik Anda. Bersama PT. Dorton Teknologi Mandiri, wujudkan klinik impian Anda dengan standar kualitas terbaik!

KONSULTASI!!!

Silahkan hubungi kami untuk konsultasi mengenai Kebutuhan melalui nomor di bawah ini:

LUKMAN NH
HP/WA 081 288 025 058
E-MAIL Lukman@lukman.co.id

Atau Klik Banner Dibawah